rumahhijaurakyat.com, Balikpapan - Komisi II DPRD Kota Balikpapan terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPDRD), disampaikan bahwa capaian PAD tahun 2024 sebesar Rp 1,1 T dan tambahan Rp 200 Miliyar telah berhasil diraih sesuai target 2024. Untuk tahun 2025, target sebesar Rp1,3 triliun telah ditetapkan dan ditargetkan akan dikalkulasi dan dipatenkan secara resmi pada bulan September mendatang.

Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menyampaikan bahwa demi memastikan target tersebut tercapai, pihaknya tidak hanya mengandalkan kerja internal legislatif dan eksekutif, namun juga menggandeng aparat penegak hukum, yakni Kejaksaan Negeri Balikpapan.

“Kami tidak main-main. Untuk mengejar PAD sebesar Rp1,3 triliun, kami sudah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Balikpapan. Mereka akan membantu menindak tegas para penunggak pajak yang selama ini lalai terhadap kewajibannya,” tegas Taufik.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pihak Kejaksaan akan mulai memanggil para pengusaha dan perusahaan yang tercatat memiliki tunggakan pajak. Langkah ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah kota dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi.

“Para pengusaha dan perusahaan harus sadar dan taat pajak. Jangan sampai ada yang bermain-main dengan kewajiban ini. Kalau terbukti lalai, kami akan turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak), dan jika ada temuan, akan langsung kami laporkan ke pihak berwenang,” lanjutnya.

Langkah tegas ini dinilai sebagai bagian dari strategi memperkuat penerimaan daerah demi mendukung pembangunan Balikpapan yang berkelanjutan. Pemkot dan DPRD berharap, sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, serta aparat penegak hukum bisa menjadi contoh pendekatan kolaboratif yang efektif dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. (war)