rumahhijaurakyat.com, Balikpapan, – Di tengah geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menggeliat di Kalimantan Timur, para pengusaha lokal di Balikpapan justru masih merasa berada di pinggiran. Kota yang selama ini menjadi pintu gerbang utama menuju kawasan inti IKN, ternyata belum sepenuhnya melibatkan pelaku usaha lokal dalam berbagai proyek pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun lembaga negara lainnya.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Balikpapan Bidang Ketenagakerjaan, M. Ali Amin, dengan jujur mengakui bahwa selama ini pengusaha lokal kurang dilibatkan. Padahal, menurutnya, potensi yang dimiliki oleh pelaku usaha daerah tak kalah besar dibanding pengusaha dari luar daerah.

“Selama ini kita seperti jadi penonton di rumah sendiri. Banyak proyek besar berjalan, tapi keterlibatan pengusaha lokal masih sangat minim,” ujarnya, ditemui Jum'at (19/9/25) 

Kritik tersebut bukan tanpa alasan. Dengan posisi strategis dan infrastruktur pendukung yang sudah jauh lebih siap dibanding daerah lain di Kalimantan Timur, Balikpapan semestinya bisa menjadi pusat pergerakan ekonomi lokal yang turut menyokong proyek IKN. Sayangnya, dominasi kontraktor besar dari luar daerah dinilai menjadi salah satu penyebab pengusaha lokal kesulitan mendapatkan akses yang sama.

Berbagai bentuk tanggung jawab dan peran aktif, Kadin Balikpapan berencana mengambil langkah konkret dalam waktu dekat. Salah satunya dengan menginisiasi pertemuan bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membuka ruang diskusi dan kerja sama.

Rencananya, forum ini akan dikemas dalam bentuk coffee morning, yang tidak hanya akan dihadiri oleh pelaku usaha, tetapi juga melibatkan Dinas Ketenagakerjaan serta DPRD Balikpapan.

“Kita ingin menyatukan pemahaman dan kepentingan. Agar semua pihak, baik BUMN, BUMD, maupun pemerintah daerah, melihat bahwa pengusaha lokal layak dilibatkan. Mereka punya kapasitas, sumber daya, dan keinginan untuk berkontribusi,” jelas Ali.

Ia menambahkan, selama ini ada kesan bahwa pengusaha lokal dianggap ‘anak tiri’ di tengah perkembangan ekonomi yang justru terjadi di wilayah mereka sendiri. Hal ini, menurutnya, tak bisa dibiarkan berlarut-larut jika ingin mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

Pembangunan IKN yang disebut sebagai megaproyek abad ini seharusnya menjadi kesempatan emas bagi semua pihak, termasuk pelaku usaha lokal. Tidak hanya dalam sektor konstruksi, tetapi juga di berbagai lini pendukung seperti logistik, penyediaan bahan bangunan, jasa transportasi, hingga sektor kuliner dan kerajinan lokal.

Ali berharap, dengan adanya sinergi antara Kadin, BUMN, BUMD, dan pemangku kepentingan lainnya, pengusaha lokal bisa lebih diberdayakan dan dilibatkan secara aktif.

“Kita tidak menuntut dilayani, tapi minta diberikan peluang yang adil. Kalau diberikan kesempatan, saya yakin pengusaha Balikpapan bisa bersaing dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan,” tegasnya.

Langkah-langkah proaktif seperti inilah yang kini dinanti. Sebab tanpa dukungan terhadap pengusaha lokal, pembangunan yang berlangsung bisa saja menciptakan ketimpangan baru. Alih-alih menggerakkan ekonomi daerah, justru menciptakan jarak antara pusat kebijakan dan masyarakat lokal.

Di tengah segala dinamika dan tantangan, satu hal yang pasti, pengusaha lokal Balikpapan tak ingin terus menjadi penonton. Mereka siap menjadi bagian dari pemain utama dalam panggung pembangunan, jika diberi ruang dan kepercayaan yang pantas.(war)